TAKEINFO – Anggota DPRD Kota Bekasi yang juga Wakil Ketua Komisi II, Yenny Kristianti, menyoroti lambatnya progres sejumlah proyek pembangunan pada tahun anggaran 2025. Ia menyebut, hingga laporan terakhir yang diterima Komisi II, realisasi pembangunan fisik di Kota Bekasi baru menyentuh kisaran 50 persen dan masih jauh dari target yang seharusnya dicapai menjelang akhir tahun. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada rendahnya serapan anggaran dan tertundanya manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Yenny menjelaskan, keterlambatan tersebut salah satunya dipicu oleh proses lelang yang berjalan lambat serta adanya perubahan mekanisme dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Perubahan sistem ini membuat jadwal pelaksanaan banyak kegiatan ikut mundur.
“Dinas menyampaikan bahwa proses lelang dan perubahan mekanisme membuat semuanya terlambat. Intinya ada sistem baru yang cukup mempengaruhi jadwal,” ujar Yenny Kristianti, Rabu (19/11/2025).
Ia menambahkan, dalam paparan terakhir, dinas terkait menyebut progres pembangunan baru berada di angka sekitar 50 persen dan berjanji akan menuntaskan seluruh pekerjaan hingga 100 persen pada Desember. Namun, hingga kini Komisi II masih menunggu pembaruan data resmi untuk memastikan klaim tersebut benar-benar terealisasi di lapangan.
Yenny menegaskan, persoalan pembangunan tidak berhenti pada penyelesaian fisik semata. Menurutnya, masa pemeliharaan (maintenance) juga harus menjadi perhatian serius, karena umumnya berlangsung hingga tiga bulan setelah pekerjaan selesai. Jika aspek perawatan ini tidak dihitung secara matang, dikhawatirkan kualitas hasil pembangunan tidak bertahan lama.
“Pekerjaan fisik bisa selesai, tapi masa perawatan juga harus dipastikan. Jangan sampai baru selesai dibangun, sebentar kemudian rusak karena maintenance-nya tidak diperhitungkan,” terangnya.
Meski berbagai kendala teknis masih menjadi tantangan, Yenny menyebut dinas terkait tetap menyatakan optimistis mampu menuntaskan seluruh proyek dan memaksimalkan serapan anggaran tahun 2025. Komisi II, kata dia, akan terus melakukan fungsi pengawasan dan meminta penjelasan rinci jika target realisasi tidak tercapai.
“Kalau memang target tidak tercapai, Komisi II akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap dinas terkait, termasuk kinerja kepala dinasnya,” tegasnya.
(ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
