TAKEINFO – Serapan anggaran infrastruktur Kota Bekasi hingga Oktober 2025 baru mencapai 58 persen.
Kondisi ini mendapat perhatian dari DPRD Kota Bekasi, yang meminta agar pemerintah kota mempercepat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, menilai rendahnya serapan anggaran dapat berdampak pada lambatnya pelayanan publik, khususnya di bidang jalan, drainase, pendidikan, dan kesehatan.
“Pada bulan November seharusnya sudah berada di angka 80 sampai 85 persen,” ujar Alit, Selasa (4/11/2025).
Ia juga menekankan agar pemerintah tidak membiarkan Silpa menumpuk di akhir tahun anggaran.
“Minimal 90 persen program infrastruktur bisa terealisasi,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi karena adanya proses rasionalisasi dan efisiensi program yang menyebabkan sejumlah kontrak proyek tertunda.
“Sekolah, polder, dan proyek lainnya sudah dikerjakan, tinggal proses pembayaran,” ujar Tri.
Tri memastikan proyek fisik terus berjalan, terutama pada program prioritas pengendalian banjir, seperti pembangunan polder di Bekasi Timur, Rawalumbu, dan Bekasi Barat, serta normalisasi kali di Medansatria dan Bekasi Utara.
“Kami fokus menyelesaikan polder dan pengerukan kali agar dampak hujan bisa terkendali,” katanya.
(ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
