TAKEINFO – Kasus dugaan salah pemberian vaksin di salah satu puskesmas di Kota Bekasi yang diduga menyebabkan seorang bayi mengalami radang otak mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Bekasi. Komisi IV DPRD meminta proses investigasi dilakukan secara transparan dan apabila ditemukan unsur kelalaian, harus ada tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, menegaskan bahwa dugaan kelalaian dalam pelayanan kesehatan tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien.
“Kami ingin ada tindakan tegas dari Dinas Kesehatan apabila hasil investigasi membuktikan adanya kelalaian,” tegas Ahmadi.
Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas. Ia menilai, langkah pembinaan terhadap tenaga kesehatan saja tidak cukup apabila ditemukan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan maupun tata kelola pelayanan.
“Evaluasi tidak boleh berhenti hanya pada pembinaan tenaga kesehatan. Sistem pengawasan dan tata kelola pelayanan kesehatan juga harus diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujarnya.
Ahmadi menegaskan, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Karena itu, setiap dugaan kesalahan dalam pelayanan medis harus ditangani secara serius dan transparan.
Sebagai bentuk pengawasan, Komisi IV DPRD Kota Bekasi berencana memanggil Dinas Kesehatan Kota Bekasi serta manajemen Puskesmas Bintara Jaya pada awal pekan depan.
Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan terkait kronologi kejadian, langkah penanganan yang telah dilakukan, serta perkembangan proses investigasi yang tengah berjalan.
“Hari Senin akan kita panggil,” tandas Ahmadi.
Ia berharap proses investigasi dapat dilakukan secara objektif dan profesional sehingga dapat memberikan kepastian kepada keluarga pasien maupun masyarakat luas.
Selain itu, Ahmadi juga mendorong Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pemberian vaksin dan pelayanan kesehatan lainnya di seluruh puskesmas agar standar keselamatan pasien dapat lebih terjamin.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan pemerintah harus terus dijaga melalui peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan yang ketat, serta penegakan disiplin apabila ditemukan pelanggaran.
“Kami ingin memastikan kejadian seperti ini tidak kembali terjadi. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelayanan kesehatan,” pungkasnya. (ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
