TAKEINFO – DPRD Kota Bekasi terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan melalui penyusunan kebijakan yang didasarkan pada kajian akademik serta analisis yang komprehensif. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan publik yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, saat menerima kunjungan Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Universitas Muhammadiyah Indonesia (UNISMA) Bekasi, Harun Al-Rasyid, beberapa waktu lalu.
Menurut Sardi, setiap kebijakan yang dihasilkan lembaga legislatif harus melalui proses pembahasan dan kajian yang matang agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memiliki landasan yang kuat.
“Kebijakan publik harus disusun berdasarkan kajian yang komprehensif. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga didukung oleh hasil penelitian dan analisis yang mendalam,” ujar Sardi.
Ia menilai pendekatan berbasis keilmuan menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kualitas kebijakan publik, terutama di tengah tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks dan dinamis.
Menurutnya, sinergi antara lembaga legislatif dan kalangan akademisi perlu terus diperkuat agar proses perumusan kebijakan dapat dilakukan secara lebih objektif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Sardi juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara DPRD Kota Bekasi dan Universitas Muhammadiyah Indonesia (UNISMA) Bekasi.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung pengembangan berbagai kajian strategis, termasuk dalam bidang reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, hingga perencanaan pembangunan daerah.
“Perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan akademis terhadap berbagai kebijakan publik. Karena itu, kolaborasi seperti ini perlu terus dikembangkan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan UNISMA Bekasi, Harun Al-Rasyid, menyambut baik peluang sinergi yang dibangun bersama DPRD Kota Bekasi.
Menurutnya, keterlibatan akademisi dalam proses penyusunan kebijakan dapat memperkuat kualitas keputusan publik karena didasarkan pada pendekatan ilmiah, data, serta hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap kerja sama antara dunia akademik dan lembaga legislatif dapat terus diperluas sehingga menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yang efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, DPRD Kota Bekasi dan kalangan akademisi diharapkan mampu menghadirkan kebijakan publik yang lebih adaptif, berkualitas, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kota Bekasi pada masa mendatang. (ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
