TAKEINFO – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia, menyoroti dugaan kelalaian dalam tata kelola pelayanan farmasi di Puskesmas Rawa Tembaga setelah kembali ditemukan kasus pemberian obat kedaluwarsa kepada pasien. Menurutnya, kejadian yang berulang tersebut menunjukkan masih lemahnya pengawasan internal dan belum optimalnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan kesehatan.
Adelia menegaskan, kepala puskesmas sebagai pimpinan memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pelayanan yang berlangsung di bawah kewenangannya. Karena itu, menurutnya, seorang pimpinan tidak dapat beralasan tidak mengetahui kesalahan yang dilakukan bawahannya.
“Kalau anak buah melakukan kesalahan, yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah pimpinannya. Pengawasan tidak boleh lemah, apalagi ini menyangkut keselamatan pasien,” tegas Adelia usai rapat bersama jajaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Senin (29/6/2026).
Menurut Adelia, kasus pemberian obat kedaluwarsa seharusnya dapat dicegah apabila seluruh prosedur operasional dijalankan secara disiplin. Ia menjelaskan, pengawasan terhadap stok obat harus dilakukan secara berkala, termasuk melalui pelaksanaan stok opname setiap bulan dan pemeriksaan ulang atau double check sebelum obat diberikan kepada pasien.
Selain itu, Adelia menilai seluruh obat yang diterima dari pihak penyedia tetap harus melalui pemeriksaan menyeluruh oleh petugas kesehatan. Menurutnya, fasilitas pelayanan kesehatan tidak boleh hanya mengandalkan informasi dari pihak ketiga tanpa melakukan verifikasi secara internal.
“Setiap obat yang diterima harus diperiksa kembali. Obat yang mendekati masa kedaluwarsa juga wajib teridentifikasi dengan baik agar tidak sampai diberikan kepada masyarakat,” katanya.
Meski mengaku kecewa atas terulangnya kasus tersebut, Adelia menilai sistem pelayanan kesehatan yang dimiliki Pemerintah Kota Bekasi pada dasarnya sudah cukup baik. Namun, menurutnya, persoalan utama justru terletak pada kedisiplinan sumber daya manusia dalam menjalankan sistem yang telah tersedia.
Ia menegaskan bahwa aspek pengawasan dan kedisiplinan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Kota Bekasi akan membahas rekomendasi resmi terkait evaluasi terhadap pimpinan Puskesmas Rawa Tembaga. Dalam pembahasan internal, sejumlah opsi telah mengemuka, mulai dari evaluasi menyeluruh hingga usulan penonaktifan sementara terhadap pejabat yang bertanggung jawab, dengan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Kami ingin memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Jangan sampai baru bertindak ketika sudah menimbulkan korban,” tegasnya.
Adelia berharap Dinas Kesehatan Kota Bekasi segera melakukan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari penguatan pengawasan, peningkatan disiplin pelaksanaan SOP, hingga perbaikan sistem pengelolaan obat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan lebih aman, profesional, dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap fasilitas kesehatan pemerintah. (ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
