TAKEINFO – Pelaksanaan hari pertama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Bekasi jenjang SD dan SMP Tahun 2026 diwarnai kekacauan setelah laman pendaftaran resmi mengalami gangguan hingga tidak dapat diakses oleh masyarakat.
Kelumpuhan sistem pada situs spmb.bekasikota.go.id sejak Senin (29/6/2026) pagi memicu kepanikan dan keluhan dari ribuan orang tua calon peserta didik yang berupaya melakukan pendaftaran secara daring. Gangguan tersebut diduga terjadi akibat infrastruktur server yang tidak mampu menampung lonjakan trafik akses pada hari pertama pembukaan pendaftaran.
Menanggapi kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bekasi mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi untuk segera bertanggung jawab dan mengambil langkah cepat guna memulihkan sistem.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, mengaku menerima banyak laporan dan keluhan dari masyarakat yang merasa cemas serta khawatir akibat terganggunya proses pendaftaran peserta didik baru.
“Ini segera kita minta Disdik memulihkan sistem secepat mungkin dengan melibatkan tim teknis agar akses pendaftaran kembali berjalan normal,” tegas Wildan.
Menurutnya, permasalahan yang terjadi pada hari pertama pelaksanaan SPMB ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan Pemerintah Kota Bekasi dalam menyelenggarakan layanan publik berbasis digital.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga meminta Dinas Pendidikan Kota Bekasi segera melakukan penambahan kapasitas server dan penguatan sistem teknologi informasi agar mampu menampung lonjakan akses dari masyarakat.
“Perlu segera dilakukan penambahan kapasitas server dan penguatan sistem IT agar pelayanan publik ini dapat berjalan dengan baik dan masyarakat tidak dirugikan,” ujarnya.
Selain persoalan teknis, Wildan turut menyoroti lambannya komunikasi publik dari pihak penyelenggara. Menurut dia, masyarakat membutuhkan kepastian dan informasi yang transparan terkait penyebab gangguan serta estimasi waktu pemulihan sistem.
“Sebab semuanya juga pasti harap-harap cemas. Maka sampaikan progresnya seperti apa. Agar masyarakat tidak gaduh, harus ada kanal informasi yang disampaikan dari Disdik agar masyarakat paham sedang terjadi apa,” katanya.
Ia menilai, komunikasi yang terbuka dan cepat menjadi hal penting untuk mencegah munculnya keresahan serta spekulasi di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Komisi IV DPRD Kota Bekasi juga mendorong Dinas Pendidikan untuk mempertimbangkan pemberian relaksasi atau perpanjangan waktu pendaftaran apabila proses pemulihan server membutuhkan waktu yang cukup lama.
Menurut Wildan, langkah tersebut perlu diambil guna menjamin hak seluruh calon peserta didik untuk mendapatkan akses yang adil dalam proses penerimaan murid baru.
“Ataupun memberikan relaksasi kelonggaran tambahan waktu pendaftaran SPMB sebagai pertimbangan. Manakala masa pendaftaran mengalami gangguan berlangsung cukup lama agar tidak ada calon pendaftar yang merasa dirugikan atas insiden ini,” ujarnya.
Gangguan pada layanan SPMB Kota Bekasi tahun 2026 ini menjadi sorotan publik karena terjadi pada hari pertama pelaksanaan pendaftaran, yang merupakan momentum krusial bagi ribuan calon siswa dan orang tua.
Insiden tumbangnya server tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi besar bagi Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Pendidikan, untuk meningkatkan kesiapan infrastruktur digital, manajemen risiko, serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi di masa mendatang.
Hingga berita ini ditulis, laman pendaftaran SPMB Kota Bekasi masih mengalami gangguan dan belum dapat diakses secara normal oleh masyarakat. (ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
