TAKEINFO – Anggota DPRD Kota Bekasi Gilang Esa Mohammad menyoroti lambannya serapan anggaran pembangunan daerah yang dinilai masih jauh dari target. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak langsung pada tertundanya berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Saya minta OPD bekerja maksimal, harus digenjot sama wali kota ya, karena bagaimanapun ini yang dirugikan masyarakat,” ujar Gilang, Kamis (20/11/2025).
Ia juga mengingatkan adanya potensi sanksi dari pemerintah pusat apabila dana yang telah dialokasikan tidak segera dibelanjakan sesuai rencana.
“Kalau sampai dana ini masih ada dan belum terbelanja, kita nggak tahu ada punishment apa ke depan dari Kementerian Keuangan maupun pemerintah pusat,” tegasnya.
Gilang menilai kepala dinas yang baru harus bergerak lebih responsif untuk memastikan seluruh anggaran terserap optimal. Pasalnya, masih banyak proyek pembangunan yang terhambat akibat kinerja OPD yang belum maksimal.
“Saya berharap kadis yang baru bisa lebih gas pol dalam membelanjakan anggaran ini, karena rata-rata pembangunan ini terhambat,” ucapnya.
Berdasarkan hasil pengawasan terakhir, serapan anggaran baru berada di kisaran 50 persen. Ia menargetkan angka tersebut minimal bisa menembus 70 persen sebelum penutupan tahun anggaran.
“Walaupun ini sudah tinggal hitungan hari, kita berharap bisa 70 persen. Tinggal dikit lagi tutup tahun,” katanya.
Ia juga memaparkan sejumlah faktor yang menyebabkan serapan anggaran melambat, mulai dari peralihan kepemimpinan hingga kendala teknis seperti kegagalan lelang dan ketidaksesuaian spesifikasi dari pihak ketiga.
“Banyak kendala teknis. Tapi menurut saya harusnya dinas bisa tanggulangi, jangan ada alasan lagi ke depan,” tegasnya.
Dengan waktu yang semakin terbatas, pihaknya meminta pemerintah kota bergerak cepat agar pembangunan tidak kembali tertunda dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
(ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
