TAKEINFO – Menjelang pelaksanaan groundbreaking proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Sumur Batu yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Juli 2026, DPRD Kota Bekasi mengingatkan pentingnya kesiapan sosial dan lingkungan agar pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menilai keberhasilan pembangunan PSEL tidak hanya ditentukan oleh kesiapan fisik maupun administrasi, tetapi juga bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap proyek yang diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang persoalan sampah di Kota Bekasi.
Menurut Latu, Pemerintah Kota Bekasi perlu memastikan seluruh persoalan yang berkaitan dengan pembebasan lahan, dampak lingkungan, serta komunikasi dengan masyarakat telah diselesaikan sebelum proyek dimulai.
“Jangan sampai ketika groundbreaking nanti justru muncul aksi demonstrasi atau penolakan dari masyarakat. Itu tentu menjadi hal yang tidak diinginkan dan dapat mencoreng pelaksanaan proyek yang sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional,” ujar Latu.
Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan, pendekatan sosial kepada masyarakat menjadi aspek penting yang harus mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, pelaksanaan proyek berskala besar seperti PSEL membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar dapat berjalan sesuai rencana.
Selain itu, Latu juga mengingatkan pemerintah untuk mulai mempersiapkan kebutuhan lahan tambahan yang nantinya diperlukan untuk pengelolaan residu hasil pengolahan sampah.
Menurutnya, aspek pengelolaan residu harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal agar operasional PSEL dapat berjalan optimal setelah fasilitas tersebut beroperasi.
“Kebutuhan lahan untuk pengelolaan residu juga harus dipikirkan sejak sekarang. Jangan sampai ketika operasional berjalan, justru muncul persoalan baru yang belum diantisipasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, Kiswatiningsih, memastikan bahwa berbagai persiapan pembangunan PSEL terus dimatangkan menjelang pelaksanaan groundbreaking.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah menyelesaikan berbagai kebutuhan teknis, termasuk penyelesaian kesiapan lahan yang ditargetkan dapat rampung pada akhir Juni 2026.
Menurut Kiswatiningsih, pembangunan PSEL merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemerintah Kota Bekasi dalam menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan utama perkotaan.
Fasilitas tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembuangan akhir (landfill), sekaligus menghasilkan energi listrik melalui proses pengolahan sampah modern.
Berdasarkan data pemerintah, kebutuhan lahan untuk pembangunan PSEL mencapai sekitar 6,1 hektare. Pemerintah Kota Bekasi saat ini terus mempercepat proses penyelesaian lahan agar tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Latu berharap, dengan persiapan yang matang dari sisi teknis, sosial, dan lingkungan, proyek PSEL Sumur Batu dapat menjadi solusi berkelanjutan bagi persoalan sampah di Kota Bekasi sekaligus menjadi contoh pengelolaan sampah modern di Indonesia.
“Kita semua berharap proyek ini berjalan sukses, diterima masyarakat, dan benar-benar memberikan manfaat bagi lingkungan serta masa depan Kota Bekasi,” pungkasnya. (ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
